JATIMRAYA.COM – Aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Anugerah Sukses Mining (ASM) di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, mendapat sorotan tajam. Operasi tambang nikel perusahaan tersebut diduga kuat menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem mangrove akibat sedimentasi besar-besaran yang terjadi di kawasan pesisir.
Anggota DPRD Halmahera Tengah, Kaderun Karim, menyebut bahwa dampak lingkungan akibat aktivitas PT ASM telah berlangsung sejak lama, bahkan mulai mengancam kepunahan hutan mangrove di Pulau Gebe.
“Masalah lingkungan ini bukan baru. Sejak 2021 sudah ada laporan masuk, dan hingga kini kerusakan terus terjadi akibat sedimentasi. Sayangnya, pemerintah daerah seakan menutup mata,” kata Kaderun, Rabu (10/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, Kaderun menemukan sejumlah pohon mangrove yang telah mati akibat tertimbun material sedimen dari aktivitas tambang. Ia menilai bahwa perusahaan seharusnya membangun sediment pond atau kolam penampung sedimen yang layak untuk mencegah meluasnya dampak ke kawasan pesisir dan mangrove.
“Sedimen dibiarkan mengalir ke kawasan pesisir tanpa kontrol. Ini jelas kelalaian perusahaan yang berdampak serius terhadap ekosistem,” tegasnya.
Menurut data dari Minerba One Data Indonesia (MODI), PT. ASM telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak Agustus 2013 dan akan berlaku hingga 2033, dengan luas konsesi mencapai 503 hektar.
Kaderun juga menyayangkan sikap pasif dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halmahera Tengah yang dianggap tidak menjalankan pengawasan maksimal terhadap operasional tambang PT ASM.
Baca Juga:
Lampung Dipilih Jadi Pusat Perayaan HPN dan Porwanas 2027
Casio Luncurkan G-SHOCK yang Dilengkapi Fitur Pemantauan Detak Jantung dan Grafik Pasang Surut Laut
“DLH dan DKP seharusnya mengambil tindakan tegas. Jangan sampai masyarakat menilai dinas-dinas ini tidak bekerja. Bukti kerusakan lingkungan sudah jelas di depan mata,” katanya.
Lebih jauh, Kaderun menyebut bahwa kerusakan mangrove akibat tambang PT ASM telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Kehancuran mangrove bukan hanya masalah lingkungan, ini pelanggaran hukum yang nyata. Saya mendesak dinas terkait untuk segera bertindak dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh PT ASM,” pungkasnya. (as)
