Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Tulisan ini terinspirasi obrolan Rocky Gerung di podcast Hersubenopoint kemarin yang nyambung dengan artikel saya sebelumnya yang mengkritik kesenjangan kebijakan macro economic dengan kebutuhan penanganan serius sektor riil.
Dalam ruang rapat berpendingin udara, ekonomi sering kali diringkas menjadi angka statistik yang steril: nilai tukar rupiah, kurva inflasi, atau grafik PDB. Namun di luar jendela kaca, ekonomi adalah urusan dapur yang kekurangan beras, tentang kecemasan jutaan orang tua yang menyaksikan tabungannya menguap, dan tentang runtuhnya fondasi sosial penopang republik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hari ini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Riuh rendah rumor politik mengenai pergantian Menteri Keuangan sebenarnya bukan sekedar drama perebutan kursi. Ini adalah manifestasi benturan paradigma mendalam: antara mereka yang percaya ekonomi bisa disembuhkan cukup dengan “menjinakkan” jumlah uang beredar (Monetarisme Ortodoks), dengan mereka yang sadar bahwa tanpa otot fiskal yang kuat untuk menggerakkan sektor riil, republik ini sedang berjalan menuju bunuh diri ekonomi-politik.
Data empiris terbaru tidak bisa berbohong. Kita sedang menghadapi lingkaran setan: defisit APBN melebar hingga 2,92 persen, rasio pajak (tax ratio) jeblok ke titik nadir 9,31 persen, dan eksodus massal kelas menengah—di mana lebih dari 100 juta jiwa (jika dihitung dengan aspiring middle class) rentan atau telah terjungkal akibat daya beli yang rontok. Kita membutuhkan “Patahan Radikal” (Radical Break) berupa determinasi fiskal yang berkeadilan.
Selama ini, manajemen ekonomi kita tampak seperti aksi koboi moneter. Begitu rupiah tertekan, pistol suku bunga langsung ditarik. Namun, setiap kali ditarik, sang koboi terpaksa menyarungkannya kembali tanpa hasil konklusif. Mengapa? Karena penyakitnya berada di dalam lambung sektor riil, bukan di pasar uang.
Ortodoksi Chicago School meyakini stabilitas makro otomatis tercapai jika pasokan uang dikendalikan. Pandangan ini mengabaikan kritik John Maynard Keynes tentang liquidity trap (jebakan likuiditas). Di masa ketidakpastian tinggi, suku bunga tinggi tidak mendorong investasi; korporasi menahan diri dan perbankan menumpuk likuiditas karena takut risiko kredit macet.
Ketika pendapatan negara turun 3,3 persen, memperketat moneter justru menjadi algojo bagi sektor riil. Biaya modal membubung dan gelombang PHK tak terbendung. Seperti tesis Olivier Blanchard, moneter hanyalah penstabil jangka pendek, namun jangkar utamanya tetaplah determinasi fiskal.
Secara ekonomi-politik, kegagalan ini diperparah ketika Menteri Keuangan tidak memiliki “perisai” atau basis politik yang kuat. Berdasarkan teori kredibilitas kebijakan Kydland dan Prescott, pasar global membaca risiko ‘time inconsistency’—apakah kebijakan hari ini akan roboh oleh tekanan politik besok? Tanpa sokongan politik yang solid, Menkeu mudah disandera oleh syahwat anggaran jangka pendek parlemen (political budget cycle). Indonesia membutuhkan figur non-partai yang memiliki ‘partisan credibility’: diterima lintas faksi, dihormati internasional, dan mampu memasang badan di hadapan kepentingan pragmatis elite.
Sudah saatnya kita meruntuhkan berhala Homo Economicus—manusia rasional rakus yang keberhasilannya hanya diukur dari akumulasi materi dan PDB. Kita harus menengok kembali filsafat keadilan John Rawls dan pendekatan kapabilitas (capability approach) Amartya Sen.
Rawls menekankan bahwa ketimpangan ekonomi hanya sah jika memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok paling lemah. Kebijakan moneter murni cenderung buta terhadap prinsip ini (capability-blind). Ketika stabilitas angka diagungkan, negara abai terhadap “faktor konversi sosial” Sen: apakah stabilitas itu mengkonversi kehidupan rakyat agar mampu mengakses pendidikan, kesehatan, dan modal usaha?
Penyusutan drastis jumlah kelas menengah menjadi 46,7 juta jiwa adalah bukti nyata abainya negara. Kelas menengah dipaksa bertarung tanpa jaring pengaman, sementara insentif fiskal kerap dinikmati segelintir konglomerat di puncak piramida.
Kekhawatiran bahwa teknokrat baru akan membawa kiblat neoliberalisme sebenarnya terbantahkan jika kita melacak “nasab intelektual” ekonomi kita. Garis pemikiran dari Prof. Sumitro Djojohadikusumo—arsitek nasionalisme ekonomi yang pragmatis-patriotik—diwariskan kepada Dr. Sjahrir, yang kemudian membentuk mental model teknokrat generasi berikutnya. Ini adalah cetak biru Prabowonomics yang sejati: terbuka pada investasi global untuk menjaga kepercayaan, namun tegas secara domestik melindungi industri rakyat.
Realitas empiris hari ini mengkonfirmasi jalinan lingkaran setan tersebut. Defisit APBN yang melebar (2,92\%) memaksa pemerintah mengambil langkah ekspansif (countercyclical). Namun, ruang fiskal ini terkunci karena tax ratio jeblok (9,31\%). Pajak menyusut karena pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sektor informal atas (shadow economy), sementara sektor formal lainnya tergerus. Dampaknya langsung memukul daya beli kelas menengah. Karena konsumsi lesu, setoran PPN ke kas negara ikut seret. Sektor riil yang mati suri inilah yang membuat investor global tidak percaya, bukan sekedar urusan kurs rupiah.
Menghadapi kedaruratan ini, pemerintah setidaknya harus mengambil lima langkah taktis segera:
Pertama, Radical Break Fiskal: Berikan independensi penuh pada Kementerian Keuangan untuk mencoret proyek mercusuar non-strategis yang minim multiplier effect, lalu alihkan anggarannya untuk menggenjot sektor riil.
Kdua, Jaring Pengaman Kelas Menengah: Berikan insentif fiskal langsung; sesuaikan tarif PPh 21, subsidi biaya pendidikan/kesehatan, dan batalkan rencana kenaikan PPN yang berpotensi membunuh sisa daya beli mereka.
Ketiga, Taxing the Shadow Economy: Berhenti berburu di kebun binatang terhadap karyawan formal. Perluas basis pajak ke sektor ekonomi bayangan dan komoditas ekstraktif yang selama ini menikmati keuntungan besar tetapi minim kontribusi.
Keempat, Relaksasi Moneter Terkoordinasi: Bank Sentral harus menurunkan suku bunga acuan secara bertahap dan menerapkan kebijakan makroprudensial yang memaksa perbankan menyalurkan kredit ke sektor padat karya dan UMKM.
Kelima, Perkuat Kapital Domestik: Sesuai teori Susan Strange, kekuatan sejati negara adalah stabilitas pasar domestik. Tegakkan kembali hilirisasi dan substitusi impor untuk memperkuat struktur industri dari dalam.
Mengelola ekonomi bangsa besar ini bukan soal coretan matematik di laboratorium. Ini adalah soal keberanian mengambil pilihan etis. Indonesia membutuhkan determinasi fiskal yang berjiwa—kebijakan anggaran yang meletakkan manusia, keadilan distributif, dan kapabilitas rakyat sebagai panglima tertinggi. Hanya dengan cara itulah, republik ini dapat diselamatkan dari jurang kehancuran yang mengintai di depan mata.
