Oleh: Hadipras
JATIMRAYA.COM – Malu adalah denyut nadi kesadaran timur. Ia bukan sekadar emosi sekilas, melainkan sebuah arsitektur kebudayaan yang mendefinisikan batas-batas diri, relasi sosial, hingga moralitas kekuasaan. Di Nusantara, malu adalah cermin yang selalu menangkap bayangan “orang lain”—sebuah fondasi etika yang membedakan kesadaran kritis dengan keserakahan. Namun, dalam lanskap politik Indonesia kontemporer yang diwarnai praktik bohong-membohongi, tunggang-menunggangi, dan tipu-menipu atas nama kekuasaan serta bertahan hidup, rasa malu perlahan tergerus. Ia mengalami dislokasi fatal: dari rem moral yang menahan syahwat politik menjadi sekadar komoditas pragmatis di dalam demokrasi yang abu-abu dan penegakan hukum yang suram.
Membedah kehancuran etika politik ini menuntut kita untuk melihat malu dari dimensi dasarnya sebagai pertaruhan eksistensi diri. Secara psikologis, malu (shame) berbeda secara fundamental dengan rasa bersalah (guilt). Jika rasa bersalah berbisik, “Aku melakukan kesalahan,” maka malu berteriak, “Aku ini kesalahan.” Malu adalah emosi sadar-diri yang menyerang totalitas identitas—sebuah benteng superego yang dibangun dari internalisasi pandangan sosial. Namun, ketika arena politik hari ini menuntut biaya operasional yang teramat besar, dorongan bertahan hidup (survival instinct) mematahkan benteng tersebut. Sengatan psikologis dari rasa malu menguap di tingkat elit, digantikan oleh pembenaran rasional atas nama taktik. Sementara di tingkat akar rumput, rasa malu melahirkan neurosis berupa “budaya sungkan” yang lumpuh, di mana rakyat takut bertanya atau menyanggah karena khawatir dianggap merusak keharmonisan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengerdilan psikologis ini bertaut erat dengan fungsi sosiologis malu sebagai kontrol sosial. Dalam tatanan kultural kita, konsep isin (malu) dan ajrih (segan) sejatinya berfungsi menjaga kedisiplinan berinteraksi di atas panggung publik. Sayangnya, tatanan ini menyimpan patologi feodalisme batin. Malu di tingkat sosial kerap ditunggangi untuk melanggengkan status quo. Ketika masyarakat dibiasakan tunduk pada rasa “tidak enak hati” atau ewuh-pakewuh, kebenaran objektif dikorbankan demi kesopanan semu. Budaya inilah yang kemudian dimanfaatkan para elit politik: rakyat dipaksa memaklumi kebohongan dan kompromi etik demi menjaga stabilitas buatan, sehingga manipulasi tak lagi dipandang sebagai kejahatan moral, melainkan kepiawaian taktis.
Di titik inilah politik modern Indonesia memasuki era paling mencekam, yakni lahirnya kondisi post-shame (era tanpa malu). Sepanjang sejarah, rasa malu kerap dijadikan alat kontrol oleh penguasa untuk menundukkan kritikus dengan stigma “tidak tahu malu”. Namun kini, di tengah penegakan hukum yang tumpul dan fungsi peradilan yang dipersepsikan mudah dikompromikan, para elit justru kehilangan daya tanggap terhadap rasa malu itu sendiri. Kebohongan publik yang diartikulasikan secara berulang tak lagi memicu rasa bersalah. Politisi bisa saja bersandiwara duka saat tersandung skandal, namun tak pernah benar-benar terikat oleh sanksi sosial karena hukum tak lagi memberi konsekuensi yang nyata. Malu telah bergeser dari alat akuntabilitas menjadi sekadar topeng tontonan.
Malu di Indonesia hari ini akhirnya berada di persimpangan yang krusial, ibarat kain yang terkoyak—sebagian dipakai menutup aurat moralitas rakyat biasa, sebagian dipakai sebagai bendera kepalsuan oleh para elit, dan sisanya tercabik oleh angin pragmatisme kekuasaan. Tragedi politik kita terjadi ketika penguasa kehilangan rasa malu, lalu beban malu itu dilemparkan kepada rakyat yang tak berkuasa untuk menanggungnya atas nama peradaban bangsa.
Jika situasi tanpa batas etika ini terus dinormalisasi, publik pada akhirnya berhak bersikap sinis. Masyarakat mungkin perlu mengusulkan ajang komedi gelap: mendaftar siapa saja para finalis tokoh politik kekuasaan yang paling berhak menyandang gelar juara “paling tidak tahu malu”. Sebuah nominasi ganjil di mana manipulasi, pengkhianatan janji, dan akrobat hukum ditandingkan secara terbuka untuk memperebutkan mahkota panggung teater politik abu-abu.
Oleh karena itu, sebelum satir tersebut menjadi satu-satunya cara kita tertawa di atas penderitaan sendiri, kita perlu merehabilitasi makna malu. Bukan malu sebagai rasa takut dan pengecut yang membuat kita membisu melihat ketidakadilan, melainkan malu sebagai kesadaran kritis yang introspektif. Nasib peradaban ini pada akhirnya diukur dari apa yang membuat warganya malu: jika kita malu melihat kelicikan dan korupsi dibiarkan, itu adalah malu yang menjanjikan perubahan; namun jika kita hanya malu karena berbeda pendapat sementara kebohongan politik dianggap wajar, maka malu telah kehilangan maknanya—ia hanya menjadi hiasan penderitaan tanpa daya.
