Bupati Mudhlor Serahkan Laporan LKPD Unaudited Tahun 2023 Kepada BPK Provinsi Jawa Timur

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 5 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Para Pejabat foto bersama usai serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2023 ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/3).

Para Pejabat foto bersama usai serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2023 ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/3).

JATIMRAYA.COM – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/3).

Penyerahan LKPD unaudited dilakukan serentak bersama 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diserahkan Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.

Dalam kesempatan itu dihadiri Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V H. Ahmadi Noor Supit yang didampingi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Mudhlor atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor  berharap hasil LKPD Kabupaten Sidoarjo  kembali mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan begitu akan menjadi capaian yang ke 11 kali berturut-turut sejak disandang tahun 2013 lalu.

Ia bersyukur bila untuk kesekian kalinya Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Ini akan menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,”ujarnya.

Menurut Gus Muhdlor capaian opini WTP penting dipertahankan. Pasalnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain kata Gus Muhdlor, setiap pembelanjaan APBD sesuai regulasi dan transparansi.

Untuk itu ia akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Kerja keras seluruh ASN Sidoarjo dimintanya dapat terus dipertahankan.

“Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan,” ujarnya. (Andy Setiawan)***

Berita Terkait

BIP Foundation Siapkan Aksi Sosial 2.000 Anak Disabilitas di Pamekasan
PWI Pamekasan Dorong Wartawan Sajikan Berita Berkualitas dan Berpihak pada Publik
Guyub dan Penuh Tawa, Alumni SMPN 1 Buduran 1989 Gelar Halal Bihalal Sambil Mancing
Jelang Haji 2026, Kemenhaj Sidoarjo Tekankan Kesehatan Jamaah Risti dan Lansia
Polisi Turun ke Sawah, Polsek Prambon Cek Lahan Jagung Petani
Fun Lab Tour, Siswa SMPN 6 Rasakan Serunya Belajar Sains di SMK
Bekali Siswa Kelas XII, SMKN 2 Buduran Hadirkan Program Skill Paradise
Atap SDN 1 Sidokepung Ambruk, Bupati Subandi Tawarkan Dua Skema Perbaikan

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 16:20 WIB

BIP Foundation Siapkan Aksi Sosial 2.000 Anak Disabilitas di Pamekasan

Senin, 20 April 2026 - 08:49 WIB

PWI Pamekasan Dorong Wartawan Sajikan Berita Berkualitas dan Berpihak pada Publik

Minggu, 19 April 2026 - 18:26 WIB

Jelang Haji 2026, Kemenhaj Sidoarjo Tekankan Kesehatan Jamaah Risti dan Lansia

Minggu, 19 April 2026 - 09:41 WIB

Polisi Turun ke Sawah, Polsek Prambon Cek Lahan Jagung Petani

Minggu, 19 April 2026 - 09:14 WIB

Fun Lab Tour, Siswa SMPN 6 Rasakan Serunya Belajar Sains di SMK

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

Thunes Luncurkan Pembayaran di Waktu Nyata ke Selandia Baru

Selasa, 21 Apr 2026 - 02:00 WIB

Lifestyle

Tragedi Raja yang Mabuk Mimpi

Senin, 20 Apr 2026 - 12:19 WIB