JATIMRAYA.COM – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diserahkan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/3).
Penyerahan LKPD unaudited dilakukan serentak bersama 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diserahkan Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.
Dalam kesempatan itu dihadiri Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V H. Ahmadi Noor Supit yang didampingi Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Sidoarjo H. Ahmad Mudhlor atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor berharap hasil LKPD Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan begitu akan menjadi capaian yang ke 11 kali berturut-turut sejak disandang tahun 2013 lalu.
Ia bersyukur bila untuk kesekian kalinya Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan capaian opini WTP. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan kualitas penyusunan laporan keuangan Pemkab Sidoarjo telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Ini akan menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada,”ujarnya.
Menurut Gus Muhdlor capaian opini WTP penting dipertahankan. Pasalnya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara transparan dan akuntabel. Dengan kata lain kata Gus Muhdlor, setiap pembelanjaan APBD sesuai regulasi dan transparansi.
Baca Juga:
Dari ADA Menuju Fana’: Misteri Penciptaan dan Peleburan Keinginan dalam Cermin Ilahi
Tim URC Polres Sampang Bekuk Dua Pelaku Curat Motor, Modus Potong Kabel Kontak
Pimpin BEM SI Kerakyatan Jatim 2026–2027, Iskil El Fatih Tegaskan Independensi Gerakan Mahasiswa
Untuk itu ia akan terus mendorong jajarannya untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. Kerja keras seluruh ASN Sidoarjo dimintanya dapat terus dipertahankan.
“Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan uang negara, opini WTP merupakan bukti bahwa APBD dikelola secara bijak, profesional, akuntabel dan transparan,” ujarnya. (Andy Setiawan)***
