JATIMRAYA.COM, Sebagai langkah berani untuk memerangi kemiskinan, pemerintah Surabaya telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 mendatang (17/10).
Walikota Eri Cahyadi dengan bangga mengumumkan bahwa upaya mereka pada tahun 2022 telah membuahkan hasil positif, dengan penurunan angka kemiskinan sebesar satu persen. Penurunan ini, dari 5,7 menjadi 4,7 persen, merupakan tanda yang menggembirakan bahwa strategi dan inisiatif mereka membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat kurang mampu. Dengan dukungan berkelanjutan dan penerapan langkah-langkah efektif, terdapat harapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi seluruh warga Surabaya.
“Sudah kami masukkan ke DPRD, pengajuan nota, setelah ini ada pandangan fraksi, terus jawaban wali kota, dan pembahasan komisi-komisi. Semoga bermanfaat untuk rakyat,” jelas Eri usai Rapat Paripurna di Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam RAPBD tahun 2024 mendatang, pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama selain kesehatan, pendidikan, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Alokasi sekitar Rp3 triliun khusus untuk pengentasan kemiskinan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan mendesak ini. Alokasi tersebut sedang dibahas di DPRD Surabaya sebagai bagian dari RAPBD tahun 2024.
“Menggabung untuk stunting dan macamnya 3 T. Angka itu kami tambahkan karena kami samakan dengan data dari Bappenas, Bappenas juga ada desil 1, desil 2 yang dilakukan Regasosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dari BPS lalu kami samakan datanya dan kami akan berikan pekerjaan, kami akan sentuh sesuai kordinasi kami dengan DPRD,” tuturnya.
Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anna Fajriatin telah menerapkan berbagai intervensi untuk memerangi kemiskinan selain pendekatan padat karya. Menyadari bahwa kemiskinan adalah permasalahan kompleks yang memiliki banyak akar penyebab, Fajriatin memahami pentingnya mengadopsi strategi yang mencakup banyak aspek. Dengan melakukan diversifikasi intervensi, Dinas Sosial Kota Surabaya bertujuan untuk mengatasi berbagai aspek kemiskinan, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan dasar.
“Intervensinya banyak mulai bantuan-bantuan, ada BLT, ada bantuan seragam, BLT Pemerintah kota, pemerintah pusat, padat karya dan lain sebagainya” kata Anna.
Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya, baru-baru ini mengumumkan bahwa Rencana APBD tahun 2024 yang dikenal dengan RAPBD diperkirakan mencapai Rp10,8 T. Alokasi anggaran yang signifikan ini mencerminkan komitmen kota dalam mendukung usaha kecil dan menengah.
“Dengan kekuatan APBD 10,8 T ini adanya sektor UMKM kami dorong untuk tumbuh terus. Sehingga kekuatan ekonomi rakyat juga semakin menguat. Hampir 3 T tersebar di semua OPD,” jelasnya.
Adi juga mengatakan bahwa RAPBD Pemkot Surabaya terbaru akan disahkan pada tanggal 10 November mendatang yang bertepatan dengan hari Pahlawan.
“Setelah paripurna hari ini langsung kami mulai pembahasan kemudian komisi-komisi juga punya cukup waktu untuk membahas itu. Kemudian kami tetapkan nanti 10 November mendatang,” tutupnya. (Andy Setiawan)***
Baca Juga:
Akar yang Menghidupkan: Santri dan Ikhtiar Menjaga Keutuhan Negeri dan Peradaban
