JATIMRAYA.COM, Dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memaparkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2024.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kerangka rancangan peraturan ini mempertimbangkan prediksi perekonomian global dan nasional, serta asumsi makro Jawa Timur. Hal ini menunjukkan komitmen gubernur untuk memastikan bahwa anggaran daerah selaras dengan kondisi perekonomian saat ini dan mempertimbangkan potensi risiko atau peluang. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat yang akan mendukung pembangunan dan pertumbuhan Jawa Timur pada tahun anggaran mendatang (29/9).
Saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Khofifah menegaskan kerangka tersebut mempertimbangkan prediksi perekonomian global dan nasional, serta asumsi makro khusus Jatim. Ia menyoroti perkiraan perbaikan proyeksi ekonomi global pada tahun 2024, dengan mengutip laporan World Economic Outlook yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juli 2023.
Berdasarkan laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 3,0%. SelainGubernur Khofifah Indar Parawansa memaparkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2024. itu, negara-negara berkembang di Asia diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 5,0% pada tahun yang sama. Proyeksi ini menunjukkan prospek positif bagi inisiatif perencanaan dan pembangunan APBD Jawa Timur.
Baca Juga:
Catat Kinerja Positif, Bank Jatim Tebar Dividen Jumbo Rp 816 Miliar
Tandatangani 20 Prasasti, Khofifah ingin Mengevaluasi Penggunaan Energi
“Sementara itu, perkembangan lingkungan strategis nasional yang merupakan asumsi dalam penyusunan APBN Tahun 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi 2024 (y-o-y) yang diperkirakan mampu tumbuh 5,2%. Laju lnflasi tahun depan juga insya Allah dapat dikendalikan pada 2,8%,” katanya.
Berdasarkan perkiraan saat ini, nilai tukar Rupiah pada tahun 2024 diperkirakan akan berkisar pada Rp15.000 per dolar AS. Proyeksi ini didasarkan pada berbagai faktor seperti indikator ekonomi, tren pasar, dan kebijakan pemerintah. Nilai tukar yang stabil sangat penting bagi stabilitas perekonomian suatu negara dan daya saingnya di pasar global.
Selain nilai tukar, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) juga diperkirakan akan bertahan di kisaran USD 80 per barel pada tahun 2024. Estimasi ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan minyak global, tingkat produksi, dan peristiwa geopolitik yang dapat mempengaruhi harga minyak. . Mempertahankan harga minyak mentah yang stabil adalah hal yang penting bagi perekonomian Indonesia karena negara ini sangat bergantung pada ekspor minyak untuk menghasilkan pendapatan.
Penting untuk diingat bahwa nilai tukar dan harga minyak dapat berfluktuasi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peristiwa politik, kondisi ekonomi global, dan sentimen pasar. Oleh karena itu, perkiraan ini harus dianggap sebagai proyeksi dan dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Disarankan bagi dunia usaha dan investor untuk memantau secara cermat indikator-indikator ini dan menyesuaikan strategi mereka untuk memitigasi potensi risiko atau memanfaatkan peluang.
Baca Juga:
RAPBD Terbaru Surabaya Anggarkan 3 Trilliun untuk Kemiskinan
Satuan Mahasiswa Demo DPRD Jatim Tolak Dinasti Politik Jokowi
“Memperhatikan dan menyesuaikan perkembangan ekonomi global dan nasional serta asumsi makro Jawa Timur Tahun tahun depan, maka kerangka Rancangan Perda kita tentang APBD 2024 disusun ke dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah,” katanya.
Menurut Khofifah, Pendapatan Daerah RAPBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kekuatan yang signifikan hingga mencapai Rp 28,9 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai sumber, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp19,5 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp9,3 triliun, dan Pendapatan Daerah Lain-lain yang Sah sebesar Rp29,2 miliar. Dana ini sangat penting bagi pelaksanaan Belanja Daerah yang berjumlah Rp 31,6 triliun.
Rincian belanja tersebut mencakup berbagai kategori seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Alokasi dana untuk wilayah-wilayah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan dan dukungan penting bagi wilayah Pemprov Jatim.
Belanja daerah mencakup berbagai kategori, antara lain belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal mengacu pada dana yang dialokasikan untuk perolehan atau peningkatan aset jangka panjang, seperti infrastruktur dan peralatan. Investasi ini sangat penting bagi pembangunan dan pertumbuhan wilayah.
Baca Juga:
Dari Upacara hingga Rapat Paripurna, Gubernur Berpamitan di Hari Jadi Provinsi Sendiri
Terus Hasilkan Desain Motif Batik Terbaru Tiap Tahun, MBF Direncanakan Masuk KEN
Ajang Angkat Potensi UMKM, Disabilitas Jual Lukisan Hingga 3 Juta di Jatim Fest
Sedangkan pengeluaran tak terduga adalah pengeluaran tidak terencana yang timbul karena keadaan yang tidak terduga atau darurat. Pengeluaran ini dapat menimbulkan tantangan terhadap stabilitas keuangan kawasan namun harus segera diatasi untuk memastikan kelancaran operasional. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas. Program-program ini dirancang untuk merangsang indikator kinerja utama pemerintah provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif-inisiatif ini, pemerintah daerah dapat secara efektif memenuhi kebutuhan konstituennya dan mendorong kemajuan secara keseluruhan di wilayah Jawa Timur.
“Belanja Daerah ini juga digunakan untuk pelayanan dasar wajib. Seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, juga sosial,” katanya.
Alokasi pendapatan daerah sebesar Rp. 28,9 triliun dan alokasi kebutuhan belanja daerah sebesar Rp. 31,6 triliun mengakibatkan defisit sebesar Rp. 2,1 triliun. Untuk mengatasi defisit tersebut, dilakukan pendekatan strategis yaitu memperoleh Pembiayaan Neto dari selisih penerimaan pembiayaan dengan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp . 1,5 triliun.
Strategi penggunaan Pembiayaan Bersih ini sangat penting untuk menutupi defisit anggaran daerah dan memastikan kelancaran fungsi layanan dan proyek penting. Dengan memanfaatkan dana yang diperoleh dari SiLPA, dimungkinkan untuk menjembatani kesenjangan keuangan dan menjaga stabilitas keuangan daerah.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan secara hati-hati strategi keuangan mereka dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencegah defisit serupa di masa depan. Hal ini mungkin melibatkan penerapan langkah-langkah seperti inisiatif pemotongan biaya, proyek yang menghasilkan pendapatan, dan perencanaan keuangan yang bijaksana.
Secara keseluruhan, pemanfaatan Pembiayaan Bersih dari SiLPA merupakan pendekatan praktis untuk mengatasi defisit anggaran daerah sebesar Rp. 2,1 triliun. Dengan pengelolaan yang cermat dan pengambilan keputusan strategis, tantangan keuangan dapat diatasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini dapat diatasi.
Pemerintah mengalokasikan Rp 600 miliar dari Dana Cadangan untuk belanja pembiayaan daerah. Pengeluaran tersebut berjumlah Rp 9,1 miliar dan terutama untuk pembayaran pokok kepada Lembaga Keuangan Non Bank khususnya PT SMI. Pinjaman tersebut diambil daerah untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respons terhadap dampak buruk pandemi COVID-19.
Penyaluran dana tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan menjamin stabilitas perekonomian nasional di masa penuh tantangan ini.
Pembayaran kembali pinjaman-pinjaman ini secara tepat waktu akan membantu memfasilitasi peluang pinjaman dan investasi di masa depan bagi daerah.
“Semoga dengan pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Kuasa, upaya luhur ini membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan rakyat Jawa Timur yang lebih baik,” tutup Khofifah. (Andy Setiawan)***